Fiat Lux

Tampilkan postingan dengan label Kalam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalam. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 Maret 2019

Menyelamatkan Danau Limboto Melalui Pendekatan Kebudayaan

01.22 Posted by Arasy Aziz , , No comments
Sumber: pesona.travel

Ratusan tahun silam—jauh sebelum menjadi satu daerah otonom tunggal seperti saat ini—Gorontalo adalah wilayah yang terbagi ke dalam kekuasaan beberapa pohalaa (kerajaan). Dua yang terbesar, sekaligus saling bertetangga, adalah Hulonthalo (Gorontalo) dan Limutu (Limboto). Sekalipun berkerabat dekat, namun para pemimpinnya terlibat dalam keakraban hubungan politis yang pasang surut; akur kadang-kadang, namun lebih banyak diwarnai persaingan politik dan dagang. 200 tahun kehidupan bertetangga Hulonthalo dan Limutu bahkan dilingkupi oleh perang. Selain ego Hulonthalo dan Limutu, kepentingan kerajaan-kerajaan besar yang menjadi patron keduanya turut berkontribusi dalam merawat perseteruan itu. Hulonthalo pada masa itu menjalin hubungan erat dengn Ternate, sementara Limutu berkoalisi karib dengan Gowa. Baik Ternate maupun Gowa tengah berusaha memantapkan kekuasaannya di Timur Nusantara.

Butuh 200 tahun, pada akhirnya, sebelum perang tersebut dapat diakhiri melalui sebuah pertemuan di tepian danau Limboto. Perubahan konfigurasi kekuatan di jazirah Gorontalo memaksa para petinggi kerajaan untuk berunding dan menanggalkan perseteruan. Gowa dan Ternate yang selama ini menjadi patron masing-masing telah tergeser oleh kekuasaan maskapai pemonopoli pasar rempah milik Belanda, VOC. Yang disebut belakangan ini pun semakin leluasa menjalankan kepentingan bisnisnya di Gorontalo.

Pada saat itu, delegasi Hulonthalo dipimpin oleh Eyato, sang Khatibidaa. Gelar ini menunjukkan posisinya sebagai ulama sekaligus pimpinan tarekat sufistik yang disegani di kerajaan Gorontalo. Eyato bahkan belakangan dipercaya sebagai raja baru. Sementara itu perwakilan kerjaan Limboto diampu oleh Popa, seseorang yang juga berposisi sebagai penasihat sekaligus panglima perang kerajaan Limutu.

Dengan perahu kecil, rombongan Eyato menyeberangi danau Limboto ke wilayah kerajaan tetangganya. Di tempat yang diperjanjikan, Eyato dan Popa berbalas tujai (pantun), lalu mengangkat sumpah untuk menghentikan perang antara kedua kerajaan. Secara simbolis, mereka turut mengikatkan diri dengan menyembelih kerbau dan melebur dua buah cincin yang ditautkan satu sama lain. Kerbau yang mati, dikuras dan dilebur lemaknya, sebagai pengingat bagi nasib mereka yang khianat. Adapun cincin yang telah bertaut ditenggelamkan ke dasar danau Limboto. “Apabila jalinan cincin ini terputus,” seru Popa dan Eyato, “maka persatuan di jazirah Gorontalo akan berakhir.” Versi lain menyebut bahwa sumpah keduanya menitiberatkan pada posisi dan kenampakan cincin tersebut; sepanjang kedua cincin tenggelam di dasar danau, sepanjang itulah jazirah Gorontalo akan baik-baik saja.

Sumpah ini mengawali sebuah tatanan konstitusional baru bernama Duluwo Limo lo Pohalaa; menandai peralihan Gorontalo ke dalam bentuk konfederasi pohalaa-pohalaa yang tetap berdaulat. Hulonthalo dan Limutu tampil sebagai pemimpinnya, mengoordinir tiga pohalaa lainnya, yaitu Suwawa, Bulango, dan Atinggola. Mereka bersatu padu menahan gempuran VOC dan kerajaan Belanda, sekalipun berujung pada kekalahan. Ketika Belanda semakin berkuasa, terjadi perubahan tatanan sosio-legal di Gorontalo secara keseluruhan. Belanda memperkenalkan institusi-institusi sosial baru untuk mengeliminasi pengaruh pohalaa-pohalaa tua.

Sampai saat ini, kedua cincin milik Popa dan Eyato masih berada di dasar danau Limboto. Sayangnya dalam beberapa tahun kedepan, sumpah Popa dan Eyato barangkali akan terlanggar oleh wajah dan karakter fisik danau yang terus berubah. Sumpah Popa-Eyato kini mulai tampak sebagai nubuat yang mengkhawatirkan. Cincin-cincin yang harusnya dibiarkan bersemayam di dasar danau akan muncul ke permukaan, dan berarti, menandai kehancuran jazirah Gorontalo sendiri. 


Krisis Danau Limboto
Muasal masalah ini adalah fakta bahwa danau Limboto mengalami pendangkalan serius dalam satu abad terakhir. Pada awal abad 1932, kedalaman danau Limboto pada titik tertentu dapat mencapai 30 meter. 40 tahun kemudian, pada pertengahan dekade 1970-an, kedalaman danau berkurang setengahnya ke level 15 meter. Pada hari ini, nasib danau Limboto semakin mengenaskan. Seseorang hanya perlu menyelam 1,5-2 meter untuk menjangkau titik terdalam danau tersebut.

Perubahan kedalaman itu juga diikuti oleh luas danau yang semakin menyusut; sesuatu yang dapat diamati secara kasat mata. Dari 8.000 hektar pada tahun 1932, wilayah danau telah menyusut jauh hingga 2.500 hektar. Tepian-tepiannya yang mengering telah dialihfungsikan untuk banyak keperluan. Di sisi Kota Gorontalo, bekas wilayah kerajaan Hulonthalo, permukiman rakyat bertumbuh secara simultan. Sementara pesisir yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gorontalo kini dikapling sebagai area persawahan. Permukiman dan persawahan itu sejatinya berbatasan langsung dengan wilayah pasang surut danau Limboto. Pada musim-musim teduh, ketika hujan tumpah berlebihan, permukiman dan sawah-sawah itu akan terendam banjir. Namun para pemiliknya memilih bertahan.

Konsekuensi lanjutan dari krisis ekologis tersebut adalah kekayaan hayati danau yang semakin terancam. Di masa kanak-kanak saya, setiap pagi dan sore para pedagang ikan akan berkeliling dengan sepeda di jalan poros kecamatan. Dengan suara yang bersahut-sahutan dari terompet rakitan berbahan pompa angin, mereka menawarkan berbagai ikan air tawar segar yang baru dirajang dari perahu-perahu. Beberapa diantaranya tak pernah saya temukan di tempat lain: nila, tola, dumbaya, payangga, hele, saribu, hingga manggabai yang endemik. Kini, pedagang sejenis yang berlalu lalang dapat dihitung dengan jari. Harga seikat ikan manggabai pun telah naik signifikan.

Ada banyak faktor yang brkontribusi pada kerusakan besar-besaran danau Limboto tersebut. Sebagian besarnya, merujuk pada identifikasi Alim Niode dan beberapa pakar lain, berakar pada perilaku manusia terhadap danau Limboto itu sendiri. Masalah tersebut, baik secara figuratif maupun harfiah, berlangsung dari hulu ke hilir. Alih fungsi lahan di pesisir danau Limboto hanyalah salah satu contoh. Namun perubahan peruntukan lahan di wilayah penyangga danau lainnya juga berefek sangat besar. Patut diingat bahwa danau Limboto sejatinya adalah muara dari 15 sungai dan hanya memiliki satu sungai sebagai saluran limpasan ke laut. 

Di masa lalu, sungai-sungai itu semata menjadi sumber air bagi danau Limboto. Namun kini, daerah hulu dan sempadan aliran dari masing-masing sungai tersebut kini telah berubah dengan pengusahaan konsesi perkebunan dan menjadi agen bagi pendangkalan danau. Selain melemahkan kohesivitas tanah dan meningkatkan erosi, perubahan peruntukan daerah hulu dan aliran sungai ini pun turut menyebarkan zat-zat kimia penyubur tanaman ke danau Limboto. Akibatnya, air dan tanah danau Limboto menjadi medium subur bagi pertumbuhan tanaman invasif seperti eceng gondok. Sekalipun dapat berfungsi sebagai penyarin racun, namun eceng gondok yang mati dan tenggelam menciptakan sedimen organik yang mempercepat kematian danau Limboto.

Para pakar memprediksi bahwa eksistensi danau Limboto tak akan melampaui tahun 2030. Setelah tahun tersebut, kita hanya akan dapat melihat danau Limboto dari foto-foto dan rekaman video di YouTube. Dalam suatu perjalanan iseng, seseorang di masa depan mungkin akan menemukan cincin-cincin Popa-Eyato, teronggok di dasar danau yang mengering. Jika dibiarkan, rakyat Gorontalo sesungguhnya tengah menciptakan kiamatnya sendiri, sebagaimana ramalan Popa-Eyato.

Sampai sejauh ini, skema penyelamatan danau Limboto masih sangat bertumpu pada sektor lingkungan hidup dan infrastruktur. Kementerian Lingkungan Hidup di masa lalu telah menetapkan danau Limboto sebagai salah satu dari 15 danau berstatus kritis di Indonesia. Dengan dukungan APBN, program penyelamatan danau Limboto secara fisik telah dijalankan melalui tiga strategi utama, yaitu pengerukan, pembersihan eceng gondok, dan pembuatan tanggul.

Di level daerah, pemerintah provinsi Gorontalo juga telah mengambil langkah maju dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (Perda Zonasi Danau). Ruang lingkup pengaturan perda ini, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9, mencakup empat elemen strategis, yaitu pertama  konservasi sumber daya alam (SDA), kedua pengelolaan SDA secara berkelanjutan, ketiga pembangunan dan peningkatan kualitas layanan sarana dan prasaranaserta keempat pengendalian kawasan lindung dan perencanaan mitigasi bencana. 

Sayangnya, sebagaimana judulnya, perda tersebut mengulang kesatudimensian dalam cara pandang terhadap danau Limboto. Sebagai sebuah regeling atas subkategori penataan ruang tertentu, maka perda tersebut terpaksa berangkat dari aspek fisik semata. Akibatnya, aspek mental dan nonmaterial dari upaya penyelamatannya luput diperhatikan dan diuraikan lebih jauh. Sebagai contoh, pendidikan dan penyebaran atas kelestarian danau Limboto semata diatur di dalam satu klausul. Pasal 11 huruf a menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan danau melalui peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan danau. Adapun Pasal 16 huruf b mengamanatkan penyediaan sarana edukasi dan pendukung pembelanjaran bagi masyarakat di sekitar danau.

Masuknya aspek-aspek non-material di dalam Perda Zonasi Danau tetaplah merupakan sebuah kenyataan yang perlu diapresiasi. Namun demikian, hal tersebut juga perlu diimbangi, bahkan dikuatkan, dengan pergeseran cara pandang dalam melihat danau Limboto. Alih-alih sekadar ekosistem yang menciptakan hubungan mutual antara lingkungan biotik dan abiotik, danau Limboto juga selayaknya dilihat sebagai sebuah situs kebudayaan. Selain itu, perda tersebut juga perlu menguraikan lebih jauh mengenai tata cara klausul-klausul kebudayaan di dalamnya dijalankan. 


Danau Limboto sebagai Situs Kebudayaan
Perspektif kebudayaanlah yang masih absen dalam retorika para pembentuk kebijakan dan produk hukum yang mereka hasilkan. Konsiderans Perda Zonasi Danau sendiri secara gamblang menunjukkan ketidakhadiran perspektif ini. Perda tersebut disusun tanpa merujuk pada peraturan-peraturan lebih tinggi yang mengupayakan keberlanjutan situs dengan orientasi kebudayaan.

Dalam agenda penyelamatan danau, paradigma kebudayaan di balik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) dapat dipinjam sebagai contoh maupun diterapkan secara harfiah melalui produk hukum daerah. Apabila mengacu pada definisi normatif UU Cagar Budaya, maka danau Limboto sejatinya dapat dikategorikan sebagai sebuah cagar budaya. Menurut undang-undang tersebut, sebuah benda cagar budaya adalah “benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.” Sebagai benda cagar budaya, ia tidak hanya memuat rekaman sejarah masyarakat Gorontalo. Beberapa situs kebudayaan di Gorontalo pun pada kenyataannya dibangun sebagai bentuk adaptasi terhadap danau itu sendiri, menciptakan sebuah jejaring kebudayaan di sekitarnya. 

Dengan kata lain, danau Limboto sejak lama telah mendeterminasi sejarah masyarakat Gorontalo. Kapasitas historis ini barangkali hanya dapat ditandingi oleh kawasan gunung Tilongkabila, yang disekitarnya ditemukan artefak kebudayaan Gorontalo purba, dipercaya sebagai tempat dewa-dewa masa lalu bersemayam, sekaligus menjadi tempat bertumbuh kerajaan-kerajaan tertua di Gorontalo. Momentum penyatuan Hulonthalo dan Limutu ke dalam konfederasi Duluwo Limo lo Pohalaa hanyalah salah satu contoh dari ingatan dan legasi yang disimpan perut air danau Limboto. Bagi komunitas yang lebih kecil seperti fam, danau Limboto juga menyimpan banyak cerita.

Sejarah lisan keluarga besar Dai—klan Mama saya—adalah salah sayu fragmen ingatan  kolektif yang tak dapat dilepaskan dari danau Limboto. Menurut kakek saya, nenek moyang keluarga ini berasal dari tanah-tanah yang jauh di Selatan. Mereka memutuskan mengelana dengan kapal ke arah Utara untuk menemukan tanah-tanah baru. Pelayaran tersebut berujung pada danau Limboto, yang saat itu masih merupakan wilayah perairan air tawar yang luas. Nenek moyang kami kemudian berdoa agar di wilayah tersebutlah jalan rezekinya dapat terbuka. Doa tersebut dijawab dengan munculnya sebidang tanah dari bawah permukaan air yang menjadi tanah tempat rumah pertama klan Mama saya didirikan.

Ingatan-ingatan inilah yang sejatinya juga penting untuk diselamatkan, seiring sejalan dengan agitasi berorientasi lingkungan hidup. Keduanya bahkan harus dilihat sebagai dua elemen yang saling melengkapi, mengingat tujuan akhirnya berbicara tentang eksistensi berkelanjutan dari danau Limboto sendiri. Dengan demikian, strategi fisik dan immaterial ini harus dijalankan secara simultan.

Di Indonesia sendiri, penerapan pendekatan kebudayaan dalam penyelamatan ekosistem dengan nilai kesejarahan tinggi bukanlah hal yang janggal. Sebagian besar situs dengan status Warisan Dunia (World Heritage Site) di Indonesia pun adalah bentang-bentang alam, seperti jaringan hutan hujan Sumatra, Sangiran, dan Taman Nasional Komodo. Dengan demikian, itikad merawat ingatan dan nilai historis yang terkandung di dalam masing-masing situs menjadi tanggung jawab bangsa, bahkan dunia.

Perspektif kebudayaan, semisal melalui penerapan UU Cagar Budaya, dapat menawarkan setidaknya dua strategi alternatif bagi penyelamatan danau Limboto. Pertama, berkaitan dengan pendekatan penegakan hukum yang berbeda. UU Cagar Budaya, sebagai contoh, tidak sekadar menekankan adanya perlindungan, namun juga membuka ruang bagi pengembangan dan pemanfaatan bertanggung jawab atas cagar budaya. Dengan demikian, intervensi nonmaterial dapat menjadi prioritas secara bersama-sama dengan aspek fisik. 

Semisal, guna mencari penyelesaian masalah alih fungsi pesisir danau secara serampangan menjadi permukiman dan persawahan. Intervensi terhadap fenomena ini tentu tidak dapat terjawab dengan pembangunan infrastruktur atau skema pemindahan habitat semata. Diperlukan adanya penelitian dan advokasi terhadap perilaku dan cara hidup masyarakat secara menyeluruh, sebagai bagian dari skema penegakan hukum ekstra yudisial. 

Pembeda kedua yang juga menarik untuk dieksplorasi berkaitan pendanaan dan pergeseran politik anggaran dalam penyelamatan danau Limboto. Sepanjang penyelamatan danau Limboto masih beorientasi tunggal terhadap aspek fisiknya, maka elemen-elemen penyangga yang sejatinya juga perlu dibenahi akan cenderung dinomorduakan dan tidak tercakup dengan baik. Padahal elemen nonmaterial—seperti pendidikan kesejarahan, kebudayaan, dan penyelenggaraan ekonomi berkelanjutan di danau Limboto bagi masyarakat yang menjalin hubungan mutual dengannya—harus dijalankan secara bersamaan. Amanat akan pendidikan masyarakat sekitar danau, sebagaimana tercantum dalam Perda Zonasi Danau, sejatinya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Jika masyarakat ditinggalkan, maka hasil intervensi infrastruktur terhadap danau Limboto berpotensi gagal menjawab masalah secara utuh. 

Untuk itu, anggaran kebudayaan dapat menjadi alternatif bagi pendanaan program nonmaterial terkait danau Limboto. Ia mencakup tindakan penelitian sosial dan komitmen untuk memasukkan pengetahuan historis danau Limboto ke dalam kurikulum pendidikan lokal. Jika diperlukan, sekolah-sekolah di berbagai jenjang di area zonasi danau Limboto dapat diarahkan secara spesifik untuk mencetak generasi dengan kesadaran dan pengetahuan lintas disiplin tentang danau Limboto. 

Pengetahuan-pengetahun elementer dan teknis yang berorientasi pada pemuliaan danau ini sekaligus dapat memiliki nilai ekonomis jika diajarkan sejak dini. Kaum terpelajar hasil dari skema pendidikan berorientasi kepada danau dapat diarahkan untuk mengambil profesi yang bersinggungan dengan danau itu sendiri, dari nelayan hingga teknokrat-teknokrat ekonomi, hukum, dan lingkungan. Akibatnya, kesadaran tersebut juga dapat menunjang kebutuhan rumah tangga para penyandangnya. Dengan kooperasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitar danau Limboto, sifat danau sebagai sebuah hub ekosistem ekonomi perairan air tawar dapat dikembalikan, selayaknya apa yang dikerjakan nenek moyang kita di masa lalu.


Penerapan orientasi kebudayaan dalam penyelamatan danau Limboto, merupakan sebuah investasi yang layak diperjuangkan. Bagaimanapun danau ini merupakan tempat bergantung bagi ribuan rakyat Gorontalo; tidak hanya mereka yang tengah hidup dan menghidupinya, melainkan juga generasi yang akan datang. Tidak dapat dibayangkan, danau Limboto sebagai sumber air tawar sekaligus wadah ingatan rakyat Gorontalo benar-benar kering. Peminjaman sudut pandang yang baru, seperti kebudayaan, akan mendorong lebih banyak pihak untuk turut bertanggungjawab atas penyelamatan danau Limboto. Dengan demikian, kiamat kecil di jazirah Gorontalo—yang diramalkan Popa-Eyato apabila cincin-cincin mereka muncul ke permukaan (atau ditemukan di atas dasar danau yang meranggas)—dapat ditunda. (*)

P.S.: Versi asli dari artikel ini diterbitkan di Terakota.id, 1/3/2019 [Link]

Senin, 18 September 2017

Kitab Ajaran Keluarga Para Jalang Melankolis


Ada sebuah shelter bus Trans Jogja di ujung selatan kawasan Malioboro, berdiri berhadap-hadapan dengan Taman Pintar. Pada hari-hari yang riuh, akhir pekan yang panjang, shelter itu akan penuh sesak dengan calon penumpang yang hendak beranjak ke ragam penjuru angin Jogjakarta. Antrean bisa mengular hingga ke tangga landai yang ujungnya menyatu ke permukaan trotoar. Beberapa menit sekali, bus Trans Jogja akan singgah mengangkut penumpang.

Jika bus-bus yang datang dari timur telah sama penuhnya dengan isi shelter, maka antrean panjang itu harus bersabar sekali lagi. Hanya satu dua akan terangkut. Sisanya terpaksa melengos beberapa kali. Menunggu bus yang datang belakangan.

Lalu bus yang lebih lengang tiba. Penumpang naik satu per satu, dan udara di shelter sempit kembali melegakan.

Dalam sejumlah lawatan ke Jogja, saya beberapa kali menumpang Trans Jogja dari shelter di depan Taman Pintar itu. Biasanya setelah seharian mengeluyur sendirian di Malioboro dari ujung ke ujung. Perjalanan mengelayap umumnya akan saya akhiri di pasar buku di belakang Taman Pintar, mencomot beberapa buku untuk di bawa pulang. Berjalan kaki dari pasar menuju shelter memakan waktu kurang dari 3 menit.

Namun pada kunjungan ke Jogja di bulan Januari 2014, situasinya berubah sedikit berbeda. Menunggu bus datang di shelter yang sama terasa nelangsa detik demi detik. Kala itu saya memilih bersandar di salah satu sisi pintu penaikan-penurunan penumpang yang hampir tak pernah tertutup. Beruntungnya, halte pada hari-hari itu cukup lengang. Cuaca Jogja tak begitu panas, bahkan cenderung abu-abu. Mendung.

Mata saya tak lepas dari kendaraan yang mencoba membelah jalanan sekencang mungkin, sebelum hujan benar-benar turun. Tak ada yang mau terjebak hujan di jalanan. Mata saya tak lepas, namun pikiran saya sedang tidak ada di sana. Tidak di jalanan itu, tidak di dalam shelter. Tidak sekalipun mengekor sepeda motor yang berlalu. Saya memang terserang sakit jiwa tingkat pertama waktu itu. Suasana di sekitar shelter yang sesungguhnya baik-baik saja berubah menjadi serba sentimentil.

Lalu hujan akhirnya benar-benar turun.

Pada saat itu, sayup-sayup intro “Departemental Ditties and Other Verses” mulai terdengar. Lalu sealbum penuh “Re-Anamnesis”, milik Melancholic Bitch (Melbi). “We are very slightly change…”



Sejak saat itu, segala tentang Melbi menjadi serba melekat pada suasana shalter busway di selatan Malioboro itu. Pada sendunya yang remang-remang, sebelum dindahkan ke dalam ragam situasi yang lain. Eksistensi fisikal shelter yang tiga dimensi barangkali telah samar-samar, namun saya menyimpannya sebagai sebuah kategori perasaan tersendiri.

Lagu-lagu Melbi diramu untuk mengiyakan kegelisahan a la shelter itu. Memperbincangkan cinta dengan cara dan sudut pandang tak jamak. Makna literer shelter sebagai tudung perlindungan dimaknai ulang sebagai cukup ruang personal untuk memahami kegelisahan. Menciptakan rasa aman yang hadir dari penerimaan dan usaha untuk mengerti.

Lalu pada putaran lagu-lagu Melbi yang kedua, saya mulai menyimak liriknya dengan saksama. Setiap katanya seolah dijahit berdasarkan riset puluhan tahun atas kebudayaan manusia. Setiap katanya dipilih secara hati-hati sebagai sajak, sebelum ditimpali dengan bebunyian dari instrumen yang kaya. Di dalam musiknya saya temukan instalasi cermin untuk sebuah refleksi.

Pada putaran ketiga dan selanjutnya, yang terjadi adalah adiksi menahun.

Sebagaimana terhadap banyak band favorit, saya diam-diam mulai menyimpan asa untuk menyaksikan band ini secara langsung, hadap ber hadapan. Masalahnya, Melbi sendiri bukanlah band yang mudah ditemui. Sebagaimana lagu-lagunya mengubah sebuah shelter Trans Jogja menjadi imaji tak terjelaskan yang melulu kontekstual, eksistensi band ini pun hampir sama abstraknya.



Konon sejak merilis “Balada Joni dan Susi” -album penuh kedua mereka- pada tahun 2009, penampilan live Melbi dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Personelnya lebih banyak berkutat dengan urusan masing-masing. Salah satunya melanjutkan studi ke luar negeri, yang lain berkeliling Indonesia sebagai sound engineer. Mite tentang Melbi diperbincangkan kasak-kusuk, sementara bandnya, sebagaimana istilah yang dipergunakan banyak media, memasuki fase hidup segan mati tak mau.

Namun pada suatu hari, tanpa gerhana atau meteorit, laman media sosial mereka mendadak genit kembali dan sibuk bercuit-cuit. Melbi menggoda penggemarnya dengan isyarat kelahiran sebuah proyek baru. Lalu tanggal konser pada permulaan September segera ditetapkan. Yang membahagiakan dua kali lipat, konser tersebut sekaligus menjadi ajang peluncuran album mutakhir mereka setelah 8 tahun, NKKBS Bagian Pertama.

::

Saya tiba di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) UGM 15 menit kurang pukul 7 malam. 12 jam sebelumnya, saya masih menunggu kereta api di stasiun Senen.

Pintu arena pertunjukan masih tertutup sekenanya. Selain para penjaga pintu, aktivitas panitia hanya tampak di booth penukaran dan pembelian tiket. Sementara orang-orang yang menunggu menyemut hingga ke halaman parkir. Saya memilih merebahkan diri di salah satu pojok yang lengang dekat pintu masuk. Ketika pukul 7 terlampaui, belum ada tanda-tanda pintu akan dibuka. Saya melanjutkan apa yang telah saya lakukan sejak pertama kali tiba; mengamati detil-detil album baru Melbi di tangan saya.

Nomor-nomor di dalam NKKBS Bagian Pertama dijuduli dengan cara yang ganjil. Umumnya terdiri atas dua kata atau frasa, dengan dipisahkan koma di tengahnya. “Normal, Moral”, “Dapur, NKK-BKK”, “Aspal, Dukun”, “Selat, Malaka”, semisal. Satu-satunya lagu dengan judul yang memenuhi unsur sebuah kalimat normal tersisa di akhir album, “Lagu untuk Resepsi Pernikahan”. Saya menebak-nebak alasannya. Jika mengingat-ingat kebiasaan artistik Melbi, cara penulisan ini barangkali adalah sebuah detil metaforis yang tak lepas dari tema umum album itu sendiri.

Lamunan saya buyar ketika para penjaga pintu mulai sahut menyahut menyilakan orang-orang untuk masuk ke gedung. Saya bergabung ke dalam antrean masuk.


Malam itu, Interior PKKH dibalut dengan kain hitam sepenuhnya. Kami harus melalui koridor, sebelum kain hitam panjang itu menemui ujungnya.  Di sisi dalam telah berdiri sebuah panggung besar dengan instalasi patung yang terbungkus terpal, dililit berutas tambang. Sayup-sayup diperdengarkan lagu mars Keluarga Berencana (KB) lewat pengeras suara. Sementara di latar panggung diproyeksikan potongan gambar dari proyek seni rupa “Indonesian Family Potrait Series” karya Akiq AW. Syahdan, NKKBS Bagian Pertama terinspirasi dari serangkaian intalasi ini.

Tepat pukul 8, Nadya Hatta yang mengisi seluruh bagian keyboard dalam album ini naik ke panggung. Ia mulai memainkan sejumlah nada, sebelum vokalis Melbi yang kesohor itu menyusul naik. Dari kerongkongannya yang penuh asap sigaret, mulai berdengung lirik yang segera saya kenali.

We are very slightly change / From a semi apes who range / India’s prehistoric clay / India prehistoric clay //”

Departemental Ditties didapuk sebagai intro konser. Saya menyeru sendiri dengan haru tertahan mengiringi Ugo bernyanyi. Pada nada terakhir, konser berlanjut dengan resital seluruh isi album NKKBS Bagian Pertama, dari awal hingga lagu terakhirnya.

::

Mendengarkan NKKBS Bagian Pertama ibarat membaca sebuah laporan penelitian sosial komprehensif mengenai struktur sosial masyarakat Indonesia sejak merdeka. Di dalamnya, Orde Baru ditempatkan berdiri di tengah-tengah, membagi titi mangsa sejarah kebangsaan diantara pendahulu dan setelahnya.

Konteks NKKBS Bagian Pertama rasanya telah dimulai jauh semenjak bulan-bulan jelang kemerdekaan. Pada sebuah perdebatan di BPUPKI, Prof. Soepomo mengajukan sebuah konsep kontroversial mengenai bentuk negara yang hendaknya dianut Indonesia kelak. Ia menyebut dengan malu-malu Jepang dan Jerman, dua negara yang notabene mengawali kekacauan Perang Dunia II, sebagai sumber inspirasinya. Malu-malu, karena sebelum terlalu jauh dituding mencomot gagasan fasis, Soepomo buru-buru berkilah bahwa konsep yang ia bawa tak sepenuhnya sebangun dengan idelogi itu. Yang hendak ditekankannya adalah betapa negara haruslah mencakup segala tanpa terkecuali di dalam sistem yang meniru dinamika keluarga. Pemerintah menjalankan lakon sebagai seorang ayah.

Salah satu konsekuensinya, konstitusi Indonesia kelak tak perlu memuat klausul-klausul mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain dituding kelewat liberal dan kebarat-baratan, perlindungan HAM sudah menjadi wewenang intrinsik pemerintah, tanggung jawab moral struktural, sehingga tak perlu diucapkan secara formal di dalam perundang-undangan. Beruntung di dalam forum yang sama bermukim sosok Hatta dan Yamin. Ide ini, pada akhirnya, tak benar-benar diterapkan secara utuh.

Namun kerangka pengaman yang didirikan para pendiri bangsa dari bahaya laten integralisme itu rupanya tak benar-benar kuat. Mudah ditebak, karena hanya berwujud satu pasal di dalam UUD 1945. Kekuasaan tokoh-tokoh revolusi 1945 berakhir pada tahun 1966, beberapa bulan setelah peristiwa kontroversial G30S. MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada waktu itu mengalihkan mandat pemerintahan dari tangan Soekarno kepada Soeharto, sang pahlawan G30S. Orde Baru berdiri di atas remah-remah rezim sebelumnya.

Di tangan Soeharto, konsep integralistik akhirnya menemukan dimensi praktikal. Di dalam monograf bertajuk “Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik”, Saya Sasaki Shiraishi menggambarkan bagaimana sang Jendral berusaha memapankan posisinya sebagai bapak bangsa. Warga negara diperlakukan sebagai anak yang harus senantiasa manut terhadap standar moralitas rezim. Slogan Tut Wuri Handayani diwacanakan ulang sedemikian rupa dalam relasi kuasa a la militer, sehingga kepatuhan setiap orang menjadi tak bersyarat. Segala bentuk penyimpangan sudah sepantasnya dihukum sebagai bentuk kasih sayang. Pemahaman ini belakangan melegitimasi tindakan represif Orde Baru atas ekspresi yang bertentangan dengan haluan politik rezim, atau apa-apa yang dinilai dapat mengganggu stabilitas.


Dan negara yang dijalankan dengan prinsip kekeluargaan membawa konsekuensi lain. Di dalam sebuah keluarga, batas-batas antara privasi anggotanya hampir-hampir samar. Keluarga adalah oikos itu sendiri, muasal pranata rumah tangga yang paling asali. Dengan demikian di dalam negara kekeluargaan, pemisahan antara yang privat dan yang publik berusaha dihilangkan. Negara perlu menyerobot dan mengontrol ruang-ruang paling pribadi warga negaranya dalam kedudukannya sebagai pemimpin pranata keluarga.  Mereka perlu tahu siapa gadis yang dibawa anak laki-lakinya ke dalam kamar, dan pada pukul berapa mereka bersenggama. Negara harus tau masakan apa yang di masak ibu hari ini. Negara perlu mengetahui berapa anakmu, dan kalau perlu, mengatur jumlahnya.

Konsep keluarga ideal pada akhirnya menjadi wacana dominan dalam sentrum politik Indonesia, dan semakin mapan di era Orde Baru. Melalui beragam kanal, ia menelusup sebagai doktrin yang menjamah sub-sub kesadaran manusia Indonesia. Sekalipun tatanan Orde Baru telah berakhir hampir 20 tahun silam, gaungnya tetap terasa hingga hari ini. Bagi mereka yang lahir dan bertumbuh sebelum ’98, kesadaran itu barangkali masih utuh. Namun bagi generasi yang lebih muda, pengetahuan sadar mengenai daya rusak Orde Baru hanya dapat dikenali melalui informasi pihak kedua, ketiga.

Narasi besar album NKKBS Bagian Pertama kemudian menjadi peretas bagi gap ingatan antar generasi itu. Fokus utamanya memang tentang pembacaan kritis atas konsep keluarga a la Orde Baru. Namun apabila ditimbang-timbang, NKKBS justru telah beranjak kepada sebuah epos yang hampir lengkap mengenai percobaan rekayasa sosial yang berusaha ditutupi rezim dengan gincu pembangunan. Kadang-kadang tekstual, namun lebih banyak disampaiakn dengan majas dan lelucon gelap, dingin.

Sejak track pertama, saya dibawa kepada banyak tinanda tandingan atas diksi-diksi yang kerap digunakan Orde Baru di dalam demagoginya. Kita tahu, kata “hantu” selama Orde Baru terpersonifikasi di dalam propaganda anti Komunisme, agar ideologi yang disebut belakangan terus-terusan hadir sebagai musuh bersama. Melbi mengajukan “Bioskop, Pisau Lipat” sebagai single pertama album NKKBS. Sebuah balada tentang memakai “bendera sebagai seragam,” ketika “digelandang ke bioskop jam 9”. “Bioskop, Pisau Lipat” dirancang untuk lebih mudah dicerna dan dinyanyika ulang, dan dengan demikian, membangkitkan sebuah trauma kolektif masa sekolah dasar.

Pendekatan hantu Orwellian a la Orde Baru tidak hanya berkutat pada wacana anti komunisme. Ia meraba jauh ke sela selangkangan, ke atas tubuh perempuan. Di dalam “Normal, Moral”, pelekatan gaib sang “hantu” dialihkan pada subyek guru Pendidikan Moral Pancasila yang hadir di “ranjang tempat kau bercumbu,” dan “tidak senang mendapati istrimu tak lagi perawan.” Sang guru adalah wakil dari big brother yang mengonstruksikan alam bawah sadar manusia Indonesia dengan gagasan tentang keperawanan sebagai prasyarat ideal seorang wanita lajang.

Ajaibnya, beberapa hari setelah album ini dirilis, seorang hakim mengusulkan tes keperawanan sebagai prasayarat pernikahan. Apabila seorang perempuan gagal melaluinya, negara dapat mengambil tindakan preventif dan represif. Novum maha tolol ini diklaimnya dapat menekan tingkat perceraian, sehingga laki-laki tak perlu rugi menikahi wanita yang tak lagi perawan. Si hakim adalah dokumentasi aktual dari generasi yang merawat nilai-nilai yang tengah dicemooh Melbi. Saya terpukau dan hampir-hampir mengira bahwa Ugoran Prasad dan kolektifnya memang merupakan sekumpulan nabi.

Keberlanjutan wacana politis Orde Baru dalam situasi kekinian dapat dibaca di lagu lain. Nomor “666,6” dinyanyikan sebagai kritik gamblang terhadap rendahnya literasi dan kemahiran saintifik masyarakat Indonesia, dibanding penguasaan mereka terhadap kitab suci. Kecenderungan yang muncul belakangan di kalangan orang beriman justru skeptisisme atas perkembangan ilmu. Perdebatan tidak perlu mengenai bentuk bumi kembali mengemuka ke ruang publik setelah ratusan tahun. Lagu tersebut dijuduli dengan epigram jumlah ayat Al Quran, seolah-olah menunjukkan adanya pemahaman yang terbalik tentang relasi agama dan akal sehat.

Yang berbahaya, kemalasan membaca itu berbanding lurus dengan syahwat untuk memaksakan moralitas agama sebagai standar retribusi hukum. Lelaku masyarakat dinilai berdasarkan “apa yang surga, apa yang neraka.” Artinya, peran agama semakin di dorong untuk masuk ke urusan polis secara utuh.


Apa yang terjadi hari ini barangkali adalah buah dari pergeseran konstituensi Orde Baru pada dekade terakhir rezim. Sejak 1965, Angkatan Darat (AD) menjadi lengan politis utama Soeharto. AD membantunya membangun fundamen-fundamen dasar pemerintahan, dimulai dari elemen-elemen  prinsipil hingga ke dalam praktik birokrasi. Namun di akhir ’80-an, sang jendral memutuskan memperbaiki hubungan dengan kaum islamis yang selama ini dipecundanginya.

Robert Hefner di dalam “Civil Islam” menyebut, rekonsiliasi ini bermula oleh keputusan Soeharto untuk menunaikan ibadah haji. Haji notabene adalah rukun agama yang memiliki kuasa labeling penting dalam pergaulan sosial masyarakat Indonesia. Dapat diartikan, sang jendral berusaha meminimalisasi citra sekular dan kejawen yang selama ini dia tunjukkan, dengan meraih status sosial tertentu. Soeharto kemudian menyokong pendirian pranata-pranata sosial berbau keislaman, sekalipun tidak mengiyakan seluruh tuntutannya, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Di akhir kekuasaan Orde Baru, ketika huru-hara krisis ekonomi mulai terjadi, militer diam-diam membentuk unit-unit kombatan sipil di bawah naungan program Pamswakarsa. Komposisinya terdiri atas beragam latar belakang ideologi dan sosial, termasuk kaum islamis. Pada hari ini, ketika mereka yang menklaim bernafas Pancasila tampak kekurangan ekspos kamera, kolektif yang disebut belakangan justru semakin berkembang dalam kecepatan yang mengkhawatirkan, serta aspirasi politik yang vulgar; membentuk tatanan sipil berdasarkan “apa yang surga, apa yang neraka.”

Selain kekayaan wacananya, NKKBS Bagian Pertama juga melangkah lebih jauh dalam ekplorasi musikalitas. Dua album pendahulunya dihidangkan dengan rona yang lebih gelap, meminjam unsur-unsur psychedelic dan post-punk ’80-an. Di dalam NKKBS, Melbi melakukan pengayaan dengan musik rock yang lebih segar dan bergerigi. “Aspal, Dukun” mengocok gitar dan melengking dengan sentuhan rockabilia, sehingga terdengar menyenangkan untuk didengarkan sembari berkendara di jalan raya. Kebetulan, lagunya bertutur tentang franchise toko serba ada yang berkembang biak mengikuti pertumbuhan aspal. Masuk ke pelosok-pelosok, hingga dituding sebagai “jimat orang kota.”

Dengarkan pula nomor penutup “Lagu untuk Resepsi Pernikahan” yang menggelikan. Struktur nadanya memang memenuhi kriteria ideal lagu pengiring pengantin, namun liriknya membawa pesan yang jomplang. Ia mencerca praktik resepsi pernikahan hari ini yang gemerlap, namun menyisakan utang. “Cinta…” ujarnya “diseret paksa” sehingga pelaminan dapat terisi oleh pasangan yang berbahagia. “Lagu untuk Resepsi Pernikahan” menjadi bab akhir bagi NKKBS Bagian Pertama dengan simpulan yang cenderung melankolis atas institusi keluarga.

::

11 lagu di dalam NKKBS Bagian Pertama purna dibawakan Melbi dalam 46 menit. Enam orang di atas panggung memohon undur diri. Namun pertunjukan belum selesai. 10 menit berselang, para personel Melbi kembali ke atas panggung dengan kaki-kaki yang lebih segar.

Jika pada sesi pertama penonton lebih banyak tergagu, sesi kedua konser NKKBS ibarat pelukan panjang pelepas rindu para penggemar Melbi. Sungguh hangat dan karib.


Sebuah intro panjang digaungkan, menemani salam-salam Ugo kepada mereka yang menunggunya. Berturut lelagu penting mulai dinyanyikan dari kerongkongannya yang masih penuh asap. “Akhirnya Masup Tipi”, “Tentang Cinta”, “7 Hari Menuju Semesta”, “Mars Penyembah Berhala”, “Sepasang Kekasih yang Bercinta di Ruang Angkasa”, “The Street”, “Menara” hingga “Nasihat yang Baik”. Sepanjang set kedua, gedung PKKH riuh dan penuh oleh paduan suara dadakan para penonton.

Saya sendiri terus bernyanyi kesetanan seperti orang-orang yang lupa jalan pulang. Diam-diam, NKKBS mengganti imaji tentang shelter Trans Jogja di selatan Malioboro. Yang tersisa dari sana adalah refleksi yang menerus, sementara kegusarannya menguap ke udara. Meluruh sepenuhnya dengan lampu sorot warna-warni dan keringat beterbangan. Saya melompat dengan beringas ke kanan dan ke kiri, ke depan ke belakang, setengah lupa bahwa di sekitar saya masih ada orang lain. Mengacungkan lengan di “Mars Penyembah Berhala”, berteriak-teriak semaunya. 

Saya bersikap seolah konser malam ini adalah konser terakhir Melbi dalam beberapa tahun. Atau seolah akan menunggu lama kembali untuk NKKBS Bagian Kedua.

Namun pada akhirnya, Melbi buru-buru menepis ketakutan ini. Konon, tidak akan ada lagi penantian hingga 7 tahun atau lebih. “Kita akan segera bertemu kembali,” tegas Ugo sebelum mengajak Melbi berpamitan yang sebenar-benarnya. (*)


Sekelumit tentang Konser “NKKBS Bagian Pertama”:
NKKBS Bagian Pertama diselenggarakan di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) UGM pada 9 September 2017. Saya masih berharap mereka menggelar gig lain di Jakarta. Formasi Melbi dalam album NKKBS Bagian Pertama terdiri atas Richardus Ardita, Yennu Ariendra, Ugoran Prasad, Yossy Herman Susilo, Nadya Hatta, dan Danish Wisnu Nugraha.

Tiket dibanderol Rp. 35.000 (presale), Rp. 70.000 (bundling CD album), Rp. 170.000 (bundling tees dan CD album), dan Rp. 50.000 (OTS). Saya menuju ke Jogjakarta dengan kereta api ekonomi bolak-balik jurusan Pasar Senen-Yogyakarta.

Minggu, 23 Juli 2017

Dunkirk: Tubuh Abu-abu Sang Ruang-Waktu-Bunyi

00.02 Posted by Arasy Aziz , , , No comments

Sumber: Joblo

Kita semua tahu, ada cela dalam 20 tahun karir penyutradaraan Christopher Nolan yang mengilap dan benderang itu. Di dalam 20 tahun karir penyutradaraan yang mengilap dan benderang itu, Christopher Nolan belum pernah sekalipun mencicipi anugerah piala Oscar.

Padahal sang sutradara Inggris sesungguhnya telah membuktikan diri sebagai salah satu kreator film terhebat di abad 21. Ia adalah representasi terkini dari kecerdasan dan sentuhan endemik seorang ateur yang berhasil berdamai dengan tuntutan kapital Hollywood. Di dalam setiap film Nolan kita akan menemukan penciri yang khas; penokohan yang berpusat pada karakter yang kuat namun tak kunjung tuntas dengan dirinya sendiri. Narasi yang tidak linear, penuh lapisan, dengan tone gelap dan set yang kolosal kemudian disusun dengan berpusat di dalam pakem penokohan tadi.

Suatu hari nanti, ketika kita diuji dengan film-film Nolan yang disajikan tanpa kredit sekalipun, kita barangkali akan dengan mudah berujar, “ini film Nolan.”

Saya sendiri telah memutuskan ‘mengimani’ Christopher Nolan sejak The Dark Knight (2008). Siapapun pasti bersepakat, bahwa karakterisasi Batman yang dihadirkan Nolan di dalam film itu, beserta prekuel dan sekuelnya, telah menghadirkan standar yang sangat tinggi bagi film-film pop superhero. Pertarungan Batman dan Joker tidak dihadirkan secara kontras sebagai wakil-wakil sisi gelap dan terang kota Gotham. Batman ditelanjangi sebagai manusia biasa dengan sisi-sisinya yang paling rikuh, yang justru membantunya mengarungi krisis.

Bagi saya, The Dark Knight adalah sentuhan dengan level intelektualitas sebuah nubuat. Hingga hari ini, DC Cinematic Universe sebagai ibu kandung semesta Batman sendiri tampak kepayahan untuk menyamai pencapaian artistik film ini. Dua film DCU yang dirilis tahun 2016 bahkan flop di pasaran dan di ujung pena kritikus.

Di dalam karyanya yang lain, Nolan kerap meminjam trivia-trivia dari ragam semesta sebagai bahan mentah untuk dikembangkan menjadi landasan bertutur. Di dalam Inception (2010), Nolan mengeksploitasi lapisan-lapisan di dalam alam bawah sadar manusia yang berproyeksi di dalam mimpi. Struktur mimpi kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan spionase dan sabotase tingkat tinggi. Para infiltrator menyusup ke mimpi korban untuk menanamkan atau mencuri ide tertentu. Empat tahun kemudian, Nolan menggubah masterpiece-nya yang berikutnya; Interstellar (2014). Tak lain sebuah upaya ambisius menyederhanakan algoritma dan hukum rumit di balik ruang dan waktu ke dalam kisah perjalanan antar galaksi.

Namun demikian, kedua film yang saya sebutkan belakangan rupanya belum mampu menghadirkan pengisi cela dalam 20 tahun karir penyutradaraan Christopher Nolan yang mengilap dan benderang itu. Inception berhasil masuk nominasi film terbaik Oscar pada tahun 2010, namun harus takluk di tangan King’s Speech. Sementara Interstellar justru tidak masuk sama sekali di dalam daftar nominee film terbaik tahun 2014. Banyak orang menuding kerumitan cerita dan temanya-lah yang menjadi biang kegagalan. Padahal setahun sebelumnya, Gravity (Alfonso Cuaron, 2013) yang notabene bergenre serupa berhasil menjadi penantang serius dalam gelaran Oscar.

Nolan dipaksa untuk mencoba sekali dua lagi. Betapapun buruknya integritas Oscar hari ini, saya yakin, diam-diam Nolan memimpikan kehadiran salah satu piala itu di dalam lemari koleksinya. Dan pada tahun ke-20 karir penyutradaraannya, pemecahan rekor itu terasa tinggal menunggu waktu. Kali ini, Nolan mencoba “berdamai” dengan Oscar dengan menggarap film yang ramah juri.

Jalan itu diretas melalui resital operasi penyelamatan terbesar selama Perang Dunia II, di pantai Dunkirk, Prancis, tahun 1940.

Sumber: Indiwire

Evakuasi Dunkirk, Evakuasi Oscar?  
Dalam kurun 1939-1945, fokus seluruh dunia terpusat di Eropa, demi menyaksikan salah satu peperangan terburuk dan terbesar sepanjang masa.

Upaya ekspansi besar-besaran Jerman di bawah NAZI dan Adolf Hitler ke seluruh Eropa telah memicu kemarahan bangsa-bangsa lain, memantik Perang Dunia II. Kita tahu pada akhirnya perang ini melahirkan sekutu, yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Uni Sovyet, sebagai pemenang. Perlawanan Jerman berakhir seiring dikepungnya Berlin yang berujung bunuh diri Hitler, pada 1945. Namun selama 6 tahun peperangan, dewi fortuna lebih sering berpindah-pindah pihak. Keberuntungan di dalam Perng Dunia II tidak melulu menetap dan bernaung di bahu salah satu yang terlibat. Perpindahan itu dapat saja terjadi dalam sekali pembalikan koin.

Pada pertengahan 1940, pasukan sekutu yang pada saat itu masih belum diperkuat Amerika, mengalami kekalahan demi kekalahan di sejumlah garis depan Perang Dunia. Misi menggagalkan upaya Jerman mengokupasi Belanda justru menjadi awal malapetaka. Pasukan sekutu belum tiba tiga perempat jalan, ketika bala tentara Jerman telah jauh melewati perbatasan negara Belanda, bahkan terus meringsek hingga ke selatan Belgia. Di perbatasan , terjadi pertempuran antar kedua kubu yang dengan mudah dimenangkan Jerman.

Upaya serangan balik yang disusun kemudian pun tidak membuahkan hasil. Jerman justru semakin meringsek ke Selatan, mengepung pasukan sekutu yang tersisa di Dunkirk, sebuah kota pantai di Prancis utara. Para tentara yang telah kalah secara moril itu terjebak antara laut lepas di balik punggung mereka, dan moncong senjata pasukan Jerman. Sesekali, pesawat tempur Jerman pun membombardir pantai dengan hujan bom. Pilihannya adalah menyerah atau menunggu bala bantuan dari tanah air mereka, Inggris, yang notabene berada di seberang pantai Dunkirk. Konon pada hari-hari yang cerah, pucuk-pucuk daratan Inggris Raya bahkan sesekali terpantau di kaki langit.

Rumah yang terasa dekat itu, ibarat jutaan liter air asin bagi mereka yang terjebak dahaga di tengah samudra. Dekat, namun membunuh harapan perlahan.

Menariknya, tentara sekutu justru memilih mengambil risiko dari harapan yang terbunuh perlahan itu. Alih-alih menyerah kepada pasukan Jerman, sekutu memilih untuk mengevakuasi seluruh armada yang tersisa di pesisir Dunkirk ke seberang lautan, kembali ke Inggris. Padahal di pantai, menyemut hampir 400.000 perwira yang hampir kehilangan daya hidup. Pertanyaannya, bagaimana manusia sebanyak itu dapat diangkut menyeberangi lautan?

400.000 adalah jumlah yang signifikan untuk dirayakan di dalam sebuah pesta besar di Berlin, sementara di seberang lautan, bangsa Inggris akan menanggung malu seumur hidup.

Pada titik ini, keajaiban pun terjadi. Dari kaki langit, dari tempat di mana daratan Inggris diukir Tuhan, perlahan muncul kapal-kapal nelayan. Pada mulanya satu, dua, kemudian menjadi ribuan jumlahnya, memenuhi perairan dangkal pantai Dunkirk. Hujan bom dan senapan masih terdengar sesekali, sementara para prajurit yang tersisa itu melangkahkan kakinya tergesa, menyeret seragamnya yang basah, menggapai kapal-kapal nelayan. Satu demi satu mereka naik, sebelum kapal memutar kemudi kembali ke tanah Inggris. Pantai Dunkirk akhirnya kosong sama sekali.

Sumber: Indiwire

Christopher Nolan, 77 tahun kemudian,  kemudian berusaha menerjemahkan narasi kolosal lagi maha dramatis di pantai Dunkirk itu ke layar perak.

Pekerjaan rumah pertamanya adalah bagaimana menangkap emosi peristiwa evakuasi di Dunkirk dengan baik dan menyeluruh. Dunkirk, bagaimanapun, adalah contoh peristiwa yang dalam sekejap mengubah paras Perang Dunia II. Perang itu tak lagi menjadi adu kekuatan antara militer dengan militer. Perang itu tetiba menjadi miliki seluruh manusia manapun yang berakal, tanpa membedakan mereka yang mengenakan seragam dan mereka yang tidak. Di dalam peristiwa Dunkirk terjadi dialog antara latar sosiologis yang berbeda di dalam satu waktu. Antara yang perwira dan yang sipil. Antara yang korsa dan yang dinamis. Ada arketip, sebuah pola kejiwaan umum, yang dapat menjelaskan setiap lelaku dan drama yang terjadi di pantai itu.

Pola kejiwaan yang berdialog di antara subyek-subyek itulah yang kemudian dieksploitasi di dalam film Dunkirk. Pada permulaan film, Nolan telah lebih dahulu membagi dan mengidentifikasi masing-masing fragmen dalam tiga perspektif, berdasarkan tiga kategori ruang, waktu, serta sedikit banyak latar sosiologis sang tokoh. Sudut pandang itu kemudian dijahit satu persatu mengisi layar di dalam sebuah narasi sepanjang 106 menit. Nolan kembali menggunakan pakem yang telah dianutnya dengan setia; menciptakan plot berlapis yang disusun tidak linear. Persepsi mengenai waktu sengaja ditumpuk dan dimain-mainkan, terkadang dipepatkan dan terkadang direntang lebih lebar, menciptakan kesan disorientatif. Pada pertengahan film, pembagian waktu tak lagi relevan, mulai beririsan, hingga melebur sepenuhnya.

Nolan kemudian bermain-main dengan multisiplitas ruang untuk menyempurnakan interpretasi yang tidak bersetia terhadap waktu itu. Melalui pendekatan ini, Nolan beritikad untuk tidak berlebihan menggunakan pakem film-film perang blockbuster yang dipenuhi ledakan, reruntuhan palsu dan desingan peluru. Efek-efek generik itu justru digantikan dengan shot-shot lanskap pada lingkungan yang berbeda-beda; di pantai, di lautan, dan di udara. Nolan memaksimalkan kapasitas kamera IMAX 15/70 mm dan Panavision 65 mm untuk menangkap detil-detil, dan lebih jauh lagi, memungkinkan keterlibatan belarasa pemirsanya atas situasi petempuran yang sejati.

Ledakan dan desingan peluru kemudian dimunculkan secara terukur sebagai jembatan antara ruang-ruang, yang lapang ke dalam semesta yang serba sempit dan gaduh. Bukan sekali adegan-adegan para tokoh yang terjebak di dalam ruang sempit dan mengancam nyawa dihadirkan. Ledakan terjadi sekadar untuk menenggelamkan kapal-kapal atau pesawat yang sepenuhnya asli. Ruang-ruang sempit yang perlahan terisi air, atau tampak pengap itulah, yang menghadirkan teror perang sesungguhnya di dalam Dunkirk. Sebuh klaustrofobia yang multi dimensi.

Sumber: Indiwire

Dalam kekacauan memukau ini, hadirlah elemen ketiga yang menjadikan Dunkirk paripurna; bunyi. Pada salah satu wajahnya, Dunkirk adalah film yang lebih banyak berkutat dengan kesenyapan. Dengan script setebal 76 halaman, tidak banyak dialog yang berlalu-lalang sepanjang durasi film. Adegan demi adegan lebih banyak diisi dengan kekosongan, suara-suara alami, sebelum ditimpali scoring gubahan Hans Zimmer. Nama yang disebut belakangan, adalah kolaborator setia Christopher Nolan yang sekali lagi menunjukkan kelasnya, melalui Dunkirk. Salah satu favorit saya adalah ketika filler dari string section menggantikan bunyi derap langkah seorang tokoh dan kawannya yang berlarian membawa tandu, semata-mata agar dapat terangkut kapal yang hendak bertolak ke Inggris.  Bunyi menggantikan emosi yang kadang tak tertangkap ketika tokoh-tokoh itu berlari membelakangi layar.

Bagi saya, sang ruang, waktu dan bunyilah yang justru menjadi tokoh utama di dalam Dunkirk. Tanpa bermaksud mengenyampingkan acting brilian Tom Hardy, Mark Rylence, Fionn Whitehead, bahkan Harry Styles, namun keseluruhan cerita Dunkirk seseungguhnya berpusat pada ketiga elemen tadi. Ruang, waktu dan bunyi-lah yang memungkinkan film ini tetap bercerita dengan baik, tanpa satupun tokoh dengan karakter yang kuat sebagai episentrum cerita, sebagaimana film-film Nolan sebelumnya. Ketiga elemen itu telah menjelma menjadi satu karakter tersendiri, satu tubuh imajiner, sebagai pengontrol sekaligus penutur dari balik layar.

Ketiadaan protagonis utama menjadikan Dunkirk sekaligus berhasil menghindarkan diri dari jebakan lain film-film perang, yakni heroisme penuh pretensi dan motif terselubung, Kita tahu bahwa peristiwa Dunkirk sendiri adalah sebuah peristiwa yang dikatalisasi oleh orang-orang yang hampir kalah dan menyerah. Upaya evakuasi itu tak lain untuk mencegah Inggris dipermalukan lebih jauh. Filmya kemudian bersetia kepada realitas ini, dengan menggambarkan wajah asali dari mereka terdesak di dalam peperangan. Sebagai serigala bagi manusia yang lain. Di pantai Dunkirk, setiap individu sibuk berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, menggunakan segala cara.

Keacuhan akan nasib kolektif itu tidak hanya tampak di dalam wajah tokoh-tokoh pentingnya, namun di dalam ribuan pemeran tambahan asli yang disiapkan Nolan untuk menyemuti Dunkirk. Tentu saja butuh kemampuan pengarahan yang luar biasa untuk memastikan seluruhnya dapat menghadirkan keresahan yang sama. Mereka harus menampilkan ekspresi yang seragam, semisal, ketika ratusan diantaranya berjalan berpepatan di dermaga, lalu mendengar suara pesawat tempur, mendongak ke langit, menunduk, lalu berjalan kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ribuan orang menampilkan paras yang sama, yaitu kepasrahan akan kehadiran ajal yang datang sewaktu-waktu.

Penolakan konsisten Nolan pada narasi yang kelewat heroik akhirnya ditunjukkan dengan melekatkan sifat itu kepada sosok perwira Prancis tanpa nama yang terus-menerus berhasil menyelamatkan tentara Inggris dari kematian. Si Prancis akhirnya mengenakan identitas curian dari perwira Inggris yang telah wafat, dengan nama Gibson. Berkali-kali, “Gibson” mengabaikan keselamatan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang, yang belakangan justru berusaha membunuhnya. Selepas kematiannya yang benar-benar, Gibson akhirnya segera terlupakan. Lelucon mengenai heroisme hadir pula pada scene yang lain, ketika seorang bocah yang notabene tidak banyak melakukan apa-apa sepanjang film, justru menerima sekolom kecil penghargaan di surat kabar.

Pun demikian dengan pihak Jerman, yang sepanjang film dihadirkan tanpa wajah. Kehadirannya semata-mata diwakili oleh pesawat tempur dan peluru. Ketiadaan sosok antagonis aktual menghindarkan Dunkirk dari narasi biner antara yang jahat dan yang baik. Di dalam narasi resmi mengenai Dunkirk, Jerman sesungguhnya memiliki peran besar dalam upaya evakuasi 400.000 orang yang terjebak itu. Dari Berlin, pasukan Jerman diperintahkan untuk berhenti 8 mil dari garis pantai, demi memberikan kesempatan bagi tentara sekutu untuk menyelamatkan diri. Serangan dilancarkan semata-mata berbentuk gertakan sesekali. Keputusan ini konon diambil Hitler untuk menunjukkan itikad baik kepada Inggris, agar mau bernegosiasi. Catatan kaki seperti ini hampir tak dapat dinilai dalam perspektif baik-buruk, kecuali diarsipkan secara abu-abu.

Demikianlah, “identitas hanya untuk orang mati,” ujar Sartre suatu ketika. Dalam konteks Dunkirk, heroisme itu akhirnya tidak dapat diklaim oleh siapapun, bangsa manapun, karena hampir-hampir tidak dapat dikenali. Ia tidak memiliki identitas.

Bagi saya, pilihan politik Nolan ini menjadi signifikan apabila kita mempertimbangkan situasi politik dalam negeri negara asalnya selama periode produksi film ini. Pada tahun 2016, rakyat Inggris melalui sebuah referendum memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Sekalipun lebih banyak dilatari oleh motif ekonomi, para konstituennya pun tergerak oleh sentimen irasional yang menyerempet ujaran supremasi kebangsaan Inggris. Ada ketakutan diam-diam dari gelombang pengungsi dan orang-orang Eropa daratan. Satu tambahan film heroik agaknya hanya akan menjadi bahan bakar segar bagi pertumbuhan populisme itu. Pergeseran selangkah akan menjadikannya iklan layanan masyarakat bagi negara tempat film itu diproduksi.  Dunkirk kemudian menunjukkan, bahwa di dalam peristiwa yang gemilang itu, selalu ada ruang bagi rasa gentar dan inferioritas. Ada sisi-sisi manusiawi, sikap pengecut demi bertahan hidup, yang akan menahan dagu siapapun agar tidak mendongak kelewat tinggi.

Segala segi itu telah membawa Nolan pada satu tingkat yang lebih tinggi. Ia telah membuktikan diri sebagai sutradara yang tidak hanya dapat bermain-main dengan kejiwaan manusia dan eksploitasi kegilaan. Lebih dari itu, Dunkirk justru berhasil melakukan personifikasi terselubung terhadap pengetahuan yang selama ini a priori, hal-hal yang eksistensinya hanya dapat dipersepsikan sebelum panca indera digunakan. Ruang, waktu, dan bunyi telah menjelma menjadi satu tubuh politis yang menyuarakan sebuah tuntutan akan kewaragaan dunia yang tidak terjebak pada nasionalisme sempit. Bahkan pada tahap ini, perdebatan mengenai pantas tidaknya Dunkirk dan Christopher Nolan diganjar Oscar tak lagi benar-benar penting. Ketika sebuah entitas telah berada pada ujung lelaku penciptaan, kita tahu sebutan apa yang selayaknya disematkan kepadanya. Kita tahu sebutan apa yang selayaknya disematkan pada Christopher Nolan kali ini. (*)

Dunkirk
Sutradara     : Christopher Nolan;
Pemain        : Fionn Whitehead, Harry Styles, Tom Hardy, Mark Rylence;
Rating          : 10/10